Perumahan Wisma Bungurasih Waru Sidoarjo: Mei 2015

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Koperasi ini bernama Koperasi ‘WBA - SEJAHTERA', dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

Koperasi ini berkedudukan di Lingkungan RW-05 Wisma Bungurasih.

3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan di luar wilayah tersebut atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan

kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian;

f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; ----

g. kerjasama antar koperasi.

2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengorganisasi

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar

prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha

ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya;

2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi

menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota,

sebagai berikut:

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara

teratur.

b. Simpan pinjaman untuk kepentingan anggota.

c. Kerjasama antar Koperasi, sektor Pemerintah dan/atau Swasta dalam bidang

Usaha lain yang saling -menguntungkan.

d. Pengembangan usaha dengan memanfaatkan kemampuan anggota.

e. Menambah pengetahuan anggota tentang -perkoperasian.

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi

dapat membuka peluang usaha dengan pihak-pihak lain yang bukan Anggota.

3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi

dan Badan Usaha lainnya dengan mengutamakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Anggota.

5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan

Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

1. Berdomisili di lungkungan RW - 05 Wisma Bungurasih.

2. Bersedia membayar Iuran Pokok, Iuran Wajib dan aturan yang ditetapkan Koperasi.

3. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

4. mendapat rekomendasi dari Anggota;

Pasal 7

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan

pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani

Buku Daftar Anggota Koperasi.

2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para

pendiri.

3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada -siapapun dengan cara

apapun.

Pasal 8

Setiap anggota berhak:

1. memperoleh pelayanan dari koperasi;

2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

3. memiliki hak suara yang sama;

4. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

5. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha;

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;

2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;

3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat

Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;

memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

Pasal 10

1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara

formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum

menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum membayar seluruh simpanan

pokok dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan

berstatus sebagai Calon Anggota.

2. Calon Anggota memiliki hak-hak:

a. memperoleh pelayanan Koperasi;

b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan

Koperasi.

3. Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban:

a. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang

diputuskan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan

Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

1. Keanggotaan berakhir bila :

a. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

b. berhenti atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan

keanggotaan dan atau melanggarketentuan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.

2. Anggota dan Calon Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta

pertimbangan kepada Rapat Anggota;

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus,

dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan

khusus.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan

permodalan Koperasi;

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta

pengesahan laporan keuangan;

e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi mengangkat

pengawas tetap;

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha;

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang

pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota Tahunan;

b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

c. Rapat Anggota Khusus;

d. Rapat Anggota Luar Biasa;

Pasal 13

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah Anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar -

ini; ---- -

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka

Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk

rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum

tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan

keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota, apabila dihadiri sekurangkurangnya

1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan disetujui oleh

2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai

mufakat.

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat

Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai hak satu

suara.

4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada Anggota lain,

yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup.

6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani

oleh Pimpinan Rapat.

Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan

terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh

Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.

3. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh

seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;

4. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan

dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi

dan pihak ketiga;

5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika

Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

Pasal 17

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan

sesudah tutup tahun buku.

Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

b. Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha;

c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.

3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja

Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling

lambat sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang

diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan

Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh

Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti effisiensi maka:

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan

dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;

b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan

Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya

Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dann Rencana

Anggaran Pendapat dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat

persetujuan.

Pasal 18

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk:

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan

Ketentuan:

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

Anggota;

b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

dari jumlah Anggota;

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan

ketentuan :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

Anggota;

b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota

yang hadir;

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota;

Pasal 19

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat

diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan

tidak dapat -menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam

pasal 18 diatas;

2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan

apabila:

a. ada permintaan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota; dan atau

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan

Pengawas; dan atau

c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh

keputusan Rapat Anggota;

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan

Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal

19 diatas.

3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh Anggota, apabila:

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah

Anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

Anggota yang hadir;

b. untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus dihadiri oleh sekurangkurangnya

1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota dan keputusannya

disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 20

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, jenis usaha

koperasi, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat

kewirausahaan;

c. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda

sampai derajat ketiga;

d. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

e. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;

f. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali

untuk satu masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi

bagus dalam mengelola koperasi;

g. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus

terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.

Pasal 21

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya sesuai dengan

hasil keputusan Rapat Anggota.

2. Pengurus terdiri dari:

a. seorang atau lebih Ketua;

b. seorang Sekretaris;

c. seorang Bendahara.

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk

mengelola usaha Koperasi;

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari

Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang

bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;

6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung

jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan diatur lebih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;

2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;

3. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas kepengurusannya;

6. memutuskan penerimaan Anggota baru, penolakan Anggota serta pemberhentian

Anggota;

7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan

memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;

8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya

organisasi dan usaha Koperasi;

9. memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah segala hal yang

menyebabkan perselisihan;

10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan

ketentuan:

a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa

anggota Pengurus sehingga tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran

yang telah disetujui oleh Rapat Anggota, maka kerugian ditanggung oleh

anggota Pengurus yang bersangkutan;

b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan dalam Rapat Pengurus

sehingga tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah

disetujui oleh Rapat Anggota, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali

menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota

Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap Anggota;

12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang

biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam

Anggaran Biaya Koperasi.

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang

berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan

dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat

Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan

khusus Koperasi;

b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak

atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.-

Pasal 23

Pengurus mempunyai hak:

1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;

2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;

3. membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai

dengan Keputusan Rapat Anggota;

4. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;

5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu--waktu diperlukan.

Pasal 24

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya

berakhir apabila terbukti:

a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan

keuangan dan nama baik Koperasi;

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian -beserta peraturan

dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

dan keputusan Rapat Anggota;

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi

Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;

d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi

dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan

berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat

penggantinya dengan cara:

a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;

b. mengangkat dari kalangan Anggota untuk menduduki jabatan Pengurus

tersebut.

3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat

(2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat

Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 25

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang --memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi,

jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;

c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya

5 (lima) orang.

5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih

dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.

6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan

sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang sudah professional,

maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu

sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas Tetap), -maka ditentukan:

a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat

Anggota.

b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus

dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan

usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi;

3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh

tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pengawas adalah:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan

Koperasi;

2. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

3. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

4. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;

5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;

6. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada

Rapat Anggota.

Pasal 28

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 29

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya

ditanggung oleh Koperasi.

Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 30

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir

apabila terbukti:

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik

Koperasi;

b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian -beserta

pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan

berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat

pengganti dengan cara :

a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;

b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas

tersebut;

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi

yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi

umumnya;

d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh

Pengadilan.

3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas,

dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah

penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih,

mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 31

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu

beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau

kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;

2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi

atau mendirikan Unit Usaha Strategis yang dikelola secara otonom dan

professional;

3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat

persetujuan Rapat Anggota.

4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:

a. mempunyai keahlian dibidang usaha yang sejenis atau pernah mengikuti

pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;

b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;

c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau

dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;

d. memiliki akhlak dan moral yang baik;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat

ketiga sesama Pengurus;

f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab -kepada Pengurus.

Pasal 32

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

1. melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;

2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang

dilaksanakan oleh para karyawan;

3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan

pelaksanaannya;

4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya

yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;

5. menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau

tindakan yang disengaja sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang

telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat

Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang

berkaitan dengan pekerjaannya.

Pasal 33

Hak dan wewenang Manajer:

1. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan

ditanda tangani bersama oleh Pengurus -dan Manajer;

2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang

dibebankan;

3. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;

4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 34

1. Manajer wajib menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar

Prosedur Operasional yang harus disahkan oleh Rapat Anggota.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang

Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 36

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun

pembukuan koperasi ditutup;

2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada

khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;

3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup,

maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah

diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan

kepada Rapat -Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.

4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik

atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap,

maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum

diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan

Pertanggung Jawaban Pengurus.

5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan

Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB X

MODAL KOPERASI

Pasal 37

1. Modal Koperasi terdiri dari:

a. Modal sendiri/Ekuitas;

b. Modal Luar/pinjaman.

2. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan

bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lainnya yang tidak mengikat;

3. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang

tidak merugikan koperasi berupa -pinjaman dari:

a. Anggota;

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.

5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 38

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk

menjadi anggota;

2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib modal penyertaan

yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota.

3. Simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang disetor kedalam

modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama seorang masih menjadi anggota.

Pasal 39

Untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dapat menginvestasikan modal pada

koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus

mendapat persetujuan Rapat Anggota.

BAB XI

SISA HASIL USAHA

Pasal 40

1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu)

tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan,

penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus

dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk:

a. cadangan;

b. anggota sesuai transaksi dan simpanannya;

c. pendidikan;

d. insentif untuk Pengurus dan Pengawas;

e. insentif untuk Manajer dan karyawan.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan Koperasi terdiri dari 3 (tiga) bagian:

a. pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota

koperasi; dan

b. pendapat yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan

anggota;

c. pendapat yang diperoleh dari non operasional.

4. Bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan

sebagai berikut:

a. untuk cadangan;

b. untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha koperasi untuk

memperoleh pendapatan perusahaan;

c. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak

melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah;

d. untuk dana kegiatan Pengurus dan Pengawas;

e. untuk kesejahteraan Pengelola Usaha dan karyawan Koperasi;

f. untuk dana pendidikan Koperasi;

g. untuk dana Sosial;

5. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari Usaha yang diselenggarakan untuk Pihak

bukan Anggota dibagikan sebagai berikut:

a. untuk dana cadangan;

b. untuk Anggota;

c. untuk dana kegiatan Pengurus dan Pengawas;

d. untuk dana pengelola dan karyawan;

e. untuk dana pendidikan Koperasi;

f. untuk dana Sosial;

6. Bagian dari Pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasional

dipergunakan sebagai berikut:

a. untuk cadangan;

b. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya;

c. untuk dana pendidikan Koperasi;

d. untuk dana Sosial;

7. Penggunaan dana-dana Pendidikan dan Dana Sosial diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan.

8. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), dan ayat (6)

ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan diputuskan dalam Rapat Anggota.

Pasal 41

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan

dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan

Rapat -Anggota.

Pasal 42

1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi

sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

2. Bagian dari cadangan Koperasi dapat dibagikan kepada -anggota dalam bentuk

simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan

khusus anggota.

3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 1/2 (satu

per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk

perluasan perusahaan Koperasi.

4. Sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari

uang cadangan harus disimpan dalam bentuk giro pada Bank yang ditunjuk oleh

Pengurus.

5. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat

memperoleh bagian atas cadangan Koperasi berdasarkan prosentase jumlah

simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada Koperasi, yang

ketentuannya diatur lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 43

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota;

b. keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:

a. jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;

b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

anggota;

c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 44

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim

Likwidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap

perlu (Pembina) dan -diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban:

a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam

penyelesaian;

b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan,

baik sendiri-sendiri maupun -bersama-sama;

d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip

Koperasi;

e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban

Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;

f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat

Anggota.

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat

Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban

lainnya.

Pasal 45

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran

Koperasi;

2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah

dibayarkan.

3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung

kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan

masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum

melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 46

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga dan peraturan lainnya yang -berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh

Rapat Anggota -berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;

d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;

e. diajukan ke Pengadilan.

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 47

Koperasi didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dapat dibubarkan dengan mengacu

Pada ketentuan dalam Bab XII Pasar 43 tersebut di atas.

Tombol muka

Sabtu, 30 Mei 2015

Suasana Rapat RW 05 WBA Jumat 29 Mei 2015

Rapat RW Jumat 29 Maret 2015

ANGGARAN DASAR KOPERASI WBA - SEJAHTERA

Pengumuman Hasil Rapat RW di Bulan Febuari

Malam Silaturohim dan Halal Bihalal RW05 Wisma Bungurasih tahun 2014